Sindir Program MBG, dan Efesiensi, Ratusan Warga Sungkung Patungan Hingga Puluhan Juta Perbaiki Jalan Sendiri

 

Ratusan Warga Sungkung Kompleks Gotong Royong Perbaiki Akses Jalan

𝗕𝗘𝗡𝗚𝗞𝗔𝗬𝗔𝗡𝗚, 𝗯𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘁𝘃.𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 –  Di tengah riuhnya narasi "efisiensi anggaran" yang kerap didengungkan pemerintah pusat, masyarakat di beranda depan NKRI justru menunjukkan aksi nyata. Ratusan warga dari Desa Sungkung 1, 2, dan 3, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, turun ke jalan melakukan gotong royong massal untuk memperbaiki akses jalan yang kian memprihatinkan.

 

Akses jalan sepanjang lebih dari 4 kilometer, mulai dari Puncak S menuju Tampasan hingga ke perkebunan warga di Dusun Luu, kini nyaris tak berbentuk. Padahal, jalur ini merupakan urat nadi utama yang menghubungkan masyarakat perbatasan dengan pusat kecamatan dan kabupaten.

 

Kegiatan ini dipicu oleh rasa frustrasi warga terhadap kondisi infrastruktur yang sudah tidak lagi bisa dilalui kendaraan bermotor. Selama ini, masyarakat hanya bisa menanti realisasi janji pemerintah untuk menurunkan alat berat guna memperbaiki jalan tersebut. Namun, harapan itu pupus setelah alasan "efisiensi anggaran" dari pemerintah pusat menjadi tembok penghalang.

 

“Hal yang melatarbelakangi ialah kerisauan masyarakat terhadap akses jalan yang menjadi urat nadi penghubung masyarakat dengan pusat kecamatan dan kabupaten yang semakin hari kian rusak parah dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Masyarakat menunggu upaya dan janji dari pemerintah untuk mengusur menggunakan alat berat tapi tak kunjung direalisasikan dengan alasan dampak dari kebijakan efesiensi dari pemerintah pusat.” ujar Stepanus, Koordinator Kegiatan Gotong Royong.

 

Meski kecewa, semangat swadaya warga tidak luntur. Pantauan di lapangan menunjukkan lebih dari 100 orang bahu-membahu memperbaiki jalan secara manual. Menariknya, aksi ini tidak hanya diikuti oleh warga sipil, tetapi juga menjadi potret sinergi seluruh elemen di perbatasan.

 

Hadir di tengah kerumunan warga, Camat Siding, para Kepala Desa, staf perangkat desa, hingga tenaga kesehatan (nakes) dan guru. Mereka melepaskan seragam formal mereka untuk bersama-sama mencangkul dan meratakan jalan yang rusak parah.

 

Gerakan gotong royong massal warga Sungkung Komplek, Kecamatan Siding, ternyata tidak hanya bermodal tenaga fisik. Di balik aksi "membedah" jalan rusak sepanjang 4 kilometer tersebut, tersimpan kekuatan finansial yang murni bersumber dari kocek pribadi masyarakat dan para simpatisan.

 

Mandiri dan transparan, itulah kesan yang muncul dari pengelolaan dana perbaikan jalan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini. Di saat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menghambat turunnya alat berat, warga justru berhasil menghimpun dana puluhan juta rupiah secara sukarela.

 

Koordinator Kegiatan Gotong Royong, Stepanus, mengungkapkan bahwa sumber pendanaan untuk kegiatan korve (kerja bakti) ini datang dari berbagai lapisan. Tak hanya warga setempat, dukungan mengalir dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga para wakil rakyat.

 

“Sumber dana yang digunakan untuk korve ialah dari sumbangan sukarela (donasi) dari masyarakat, para guru, nakes, para kades, staf dan perangkat desa, tokoh masyarakat dan dari beberapa orang anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi bahkan DPRD pusat.  Jumlah dana yang terkumpul melalui sumber tunai dan non tunai sebesar 30 lebih juta.

Sisa saldo Korve hasil donasi sebesar 20 lebih juta yg akan digunakan untuk Korve berikutnya (kedua) beberapa bulan yg akan datang.” Jelasnya

 

Kekecewaan masyarakat Sungkung Komplek, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, nampaknya telah mencapai titik didih. Setelah bertahun-tahun menelan janji pembangunan yang kandas akibat alasan "efisiensi", warga di garis perbatasan RI-Malaysia ini kini melayangkan peringatan keras bagi penguasa di Jakarta.

 

Bukan sekadar keluhan, masyarakat menuntut keadilan anggaran. Mereka meminta Pemerintah Pusat tidak hanya terpaku pada program-program strategis nasional yang populer, namun abai terhadap urat nadi kehidupan di pelosok negeri.

 

Masyarakat menyoroti ketimpangan prioritas pembangunan. Di saat pemerintah gencar mempromosikan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), infrastruktur dasar di pedalaman justru dibiarkan lumpuh.

 

“Masyarakat berharap supaya pemerintah bisa memberikan perhatian khusus untuk jalan di daerah khusus seperti jalan penghubung masyarakat Sungkung ke pusat kecamatan. Masyarakat meminta kepada pemerintah pusat supaya jangan hanya fokus ke program strategis seperti MBG tapi melupakan infrastruktur di daerah pedalaman dan perbatasan seperti di daerah Sungkung.” Tambahnya

 

Puncaknya, masyarakat Sungkung memberikan ultimatum yang cukup menggetarkan peta politik lokal maupun nasional. Jika dalam beberapa bulan atau tahun ke depan tidak ada alokasi dana khusus untuk penggusuran dan perbaikan jalan tersebut, warga mengancam akan melakukan aksi boikot politik.

 

“Masyarakat memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat khususnya jika sekian bulan atau tahun kedepan tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengalokasikan dana khusus untuk mengusur jalan tersebut maka masyarakat berencana akan kompak untuk Golput di kegiatan pemilu tahun 2029 mendatang, khususnya di pemilihan presiden!” Imbuhnya tegas

 

Bagi warga Sungkung, kedaulatan bukan hanya soal menjaga patok perbatasan, tapi juga soal akses yang layak menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Jika negara terus berdalih dengan kata "efisiensi" untuk wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Kampung Gumbang), maka masyarakat merasa tidak ada alasan untuk terus memberikan mandat politik mereka.

 

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Akankah suara dari "puncak S" ini didengar, ataukah Sungkung akan benar-benar menjadi wilayah yang terisolasi secara infrastruktur sekaligus aspirasi di 2029 nanti?

 

Rep. Latip Ibrahim