![]() |
| Ketua AMAR dan Bupati LIRA Desak Polda Kalbar Terkait Polisi Tembak Polisi di Bengkayang Pada Rabu 8 April Lalu |
πππ‘ππππ¬ππ‘π, π―πΌπΏπ±π²πΏππ.πΌπ»πΉπΆπ»π² – Kasus tertembaknya Brigadir DN, oknum Bhabinkamtibmas Desa Seluas yang diduga membawa 2 kilogram sabu, memicu reaksi keras dari elemen masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Bengkayang mendesak kepolisian untuk tidak menutup-nutupi skandal "polisi tembak polisi" tersebut.
Bupati LIRA Kabupaten Bengkayang, JB Marbun, menyatakan keprihatinan mendalam atas keterlibatan aparat penegak hukum (APH) yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba, namun justru diduga beralih peran menjadi pengedar.
"Masalah kejadian penembakan polisi dengan polisi ini sangat memprihatinkan. Yang bertugas menjaga barang haram malah menjadi pengedar. Ini ujian terberat bagi APH kita," ujar JB Marbun dengan nada tegas kepada awak media, Senin (13/4/2026).
JB Marbun menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia memperingatkan agar tidak ada upaya untuk melindungi oknum hanya karena statusnya sebagai anggota kepolisian. LIRA meminta transparansi penuh dari Polda Kalbar agar kepercayaan publik tidak runtuh.
"Kami dari LSM LIRA dengan tegas meminta jangan ada yang menutup-nutupi kejadian memalukan ini. Masyarakat mau kasus ini dipublikasikan dengan fakta, jangan ada dusta. Jangan mentang-mentang APH lalu dibela," tegasnya lagi.
Lebih lanjut, LIRA mendesak Kapolda Kalimantan Barat untuk segera memberikan pernyataan resmi (rilis) kepada publik guna mengakhiri simpang siur informasi yang terjadi antara Humas Polda dan Humas Polres Bengkayang.
"Kami minta kasus harus diusut tuntas. Kapolda Kalbar harus merilis berita ini supaya masyarakat mengetahui kebenarannya, jangan ada yang tertutup. Sampai hari ini masyarakat menunggu kepastian karena mereka berharap kasus segera dituntaskan," pungkas Marbun.
Hingga berita ini dimuat, publik masih menanti keterangan resmi mengenai kronologi penangkapan yang dipimpin AKP Salahhudin dari Ditresnarkoba Polda Kalbar pada Rabu (8/4) malam lalu tersebut.
Sikap bungkamnya pihak otoritas terkait detail kejadian dikhawatirkan akan memperkuat spekulasi negatif di tengah masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang rentan terhadap penyelundupan narkotika lintas negara.
Gelombang kecaman terhadap insiden penembakan yang melibatkan sesama anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Bengkayang terus mengalir. Selanjutnya, Ketua Aliansi Masyarakat Akar Rumput (AMAR) Provinsi Kalimantan Barat, Frans Asok, angkat bicara dan mengutuk keras peristiwa yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika jenis sabu tersebut.
Frans Asok menegaskan bahwa narkoba bukan sekadar musuh negara, melainkan musuh bersama yang secara nyata menghancurkan masa depan generasi muda.
"Saya menyikapi secara serius bahwa saat ini narkoba adalah musuh kita bersama. Bukan saja musuh negara atau pemerintah, tetapi musuh kita bersama karena sangat merugikan dan membunuh regenerasi kita," tegas Frans Asok dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Menurut Frans, keterlibatan oknum aparat dalam jaringan barang haram ini telah mencoreng citra institusi kepolisian yang seharusnya menjadi pelayan, pengayom, dan penegak supremasi hukum. Ia memperingatkan bahwa jika kasus ini tidak dibuka secara transparan, hal tersebut akan menjadi catatan buruk atau "wanprestasi" bagi kepolisian di Kalimantan Barat.
"Saya minta kepada pemerintah, baik Kapolri maupun Kapolda Kalbar, segera mengusut tuntas setuntas-tuntasnya agar kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian tetap baik. Jika saling menutupi satu sama lain, maka ini bukan lagi prestasi, melainkan wanprestasi," ujarnya.
Ketua AMAR ini juga meminta Polda Kalbar dan Polres Bengkayang untuk segera memberikan kepastian hukum dan membuka informasi seterang-terangnya kepada publik. Hal ini penting mengingat dampak narkoba yang kini sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat.
"Pelakunya adalah aparat, sesama aparat, sehingga terjadi saling tembak-menembak. Ini membuat citra kepolisian tidak baik. Saya mengutuk keras hal ini terjadi karena ini menyangkut pencitraan institusi yang harus kita percaya menjamin masyarakat secara hukum," tambah Frans.
Hingga saat ini, AMAR bersama elemen masyarakat lainnya seperti LSM LIRA terus mendesak agar pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat segera merilis kronologi resmi dan fakta di balik insiden yang melibatkan Brigadir DN tersebut. Ketertutupan informasi dari pihak terkait dikhawatirkan akan semakin memperkeruh opini negatif yang berkembang di tengah masyarakat luas.
Rep. Latip Ibrahim


