Penyalahgunaan Dana BOS oleh Yayasan Surya Nusa Cendekia di Bengkayang: Kegiatan Pelatihan Tanpa Izin Resmi Memicu Keterkejutan Publik dan Pertanyaan Keabsahan

 

Kegiatan Pelatihan Mendalam di Aula Hotel Lala Golden Bengkayang Melibatkan 231 Kepala Sekolah dan Guru Jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bengkayang 

𝗕𝗘𝗡𝗚𝗞𝗔𝗬𝗔𝗡𝗚, 𝗯𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘁𝘃.𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 – Sebuah kegiatan pelatihan bertajuk “Workshop Smart Teaching Berbasis Merdeka Belajar” yang diselenggarakan oleh Yayasan Surya Nusa Cendekia berhasil menarik perhatian masyarakat dan pihak pendidikan di Kabupaten Bengkayang. Kegiatan yang berlangsung pada 30-31 Juli 2025 bertempat di Gedung Lala Golden ini dihadiri oleh 231 kepala sekolah dari jenjang SD hingga SMP se-kabupaten.

Menurut data yang diperoleh, kegiatan tersebut diikuti dengan biaya pendaftaran sebesar Rp2.500.000 per peserta, sehingga total pendapatan dari kegiatan ini mencapai Rp577.500.000, yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditransfer langsung pihak sekolah kepada pihak Yayasan berperan langsung sebagai panitia penyelenggara atas kesepakatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang 

Namun, keanehan muncul ketika diduga Yayasan Surya Nusa Cendekia diketahui datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang dengan mengancam akan melaporkan dinas kepada pihak berwenang terkait kasus yang belum diketahui publik. Sebagai bentuk “kompensasi,” yayasan tersebut menuntut agar dinas memberikan mereka proyek pekerjaan berupa pelatihan bagi para guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bengkayang dihotel mewah dengan nominal yang fantastis ditengah efesiensi anggaran yang di instruksikan oleh presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto 

Kendati demikian, hal yang menggelitik muncul saat dikonfirmasi langsung oleh awak media Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono. Ia mengaku tidak mengenali pihak yayasan tersebut dan menyatakan tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi langsung dengan yayasan itu.

“Ndak tau ya bang karena saya tidak pernah ketemu,” ungkap Heru Pujiono secara singkat saat dimintai konfirmasi.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan kalangan pendidikan mengenai keabsahan kegiatan dan keberadaan yayasan tersebut, serta motif di balik ancaman dan tuntutan yang mereka ajukan ke dinas.

Pihak berwenang dan institusi terkait diharapkan segera melakukan pengecekan dan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan kejelasan dan keabsahan kegiatan serta keberadaan yayasan tersebut demi menjaga integritas dunia pendidikan di Kabupaten Bengkayang.

Kasus kegiatan pelatihan “Workshop Smart Teaching Berbasis Merdeka Belajar” yang diduga dilakukan oleh Yayasan Surya Nusa Cendekia tanpa izin resmi kembali mencuat ke permukaan. Kegiatan yang melibatkan 231 kepala sekolah dari jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Bengkayang ini menuai perhatian serius dari tokoh pendidikan terkemuka di daerah, Suryadman Gidot.

Dalam komentarnya, Suryadman Gidot menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan kegiatan yang diduga tidak melalui prosedur resmi dan mengandung potensi penyalahgunaan dana BOS tersebut. Ia menegaskan, “Diklat atau workshop sebaiknya dilakukan oleh institusi pemerintah. Jika dilakukan oleh yayasan atau LSM, pasti mereka mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang dan memiliki kredibilitas dikenal oleh penyelenggara.”

Lebih jauh, Gidot menilai bahwa kegiatan tersebut menunjukkan adanya ketidakprofesionalan dan indikasi permainan kepentingan di baliknya. “Kalau penyelenggara dan yayasan tidak dikenal dan tidak memiliki kredibilitas, itu sangat mencurigakan. Bila Kadis Pendidikan tidak mengenal yayasan ini, sudah nampak jelas kegiatan ini asal-asalan dan berpotensi mengarah ke hal-hal yang tidak sesuai tujuan utama, yaitu peningkatan mutu pendidikan,” tegasnya.

Gidot pun menyayangkan ketidaktahuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono, terhadap keberadaan yayasan tersebut. Ia pun menuntut pertanggungjawaban dari kepala dinas dan bupati. “Saya menyayangkan Kadis tidak mengetahui keberadaan yayasan ini. Kalau saja beliau tidak kenal yayasan, apalagi bupati, tentu ini menjadi pertanyaan besar. Saya meminta Kadis bertanggung jawab karena jika kemudian hari ditemukan penyalahgunaan dana BOS, aparat penegak hukum harus memeriksa panitia dan kepala dinas,” tegasnya.

Suryadman Gidot juga mengingatkan bahwa kegiatan semacam ini harus dilakukan secara sah dan transparan demi menjaga integritas dunia pendidikan di Bengkayang. Ia menegaskan, “Patut diduga kegiatan ini memiliki niat lain di baliknya, bukan untuk peningkatan mutu, dan jika terbukti, harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.”

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dana BOS dan praktik tidak transparan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di daerah. Masyarakat dan kalangan pendidikan berharap agar pihak berwenang segera melakukan investigasi dan memastikan bahwa kegiatan pendidikan di Bengkayang berjalan sesuai aturan dan tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sementara itu, dalam beberapa kesempatan, Saudara Weddi Pilipus Simbolon tampak menghindar dan berusaha melakukan negosiasi untuk menghapus berita sebelumnya yang ramai diperbincangkan. Upaya tersebut terungkap ketika awak media mencoba mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak yayasan mengenai berbagai pertanyaan kritis yang muncul terkait keabsahan kegiatan dan penggunaan dana BOS.

Ketika diminta penjelasan mengenai keberadaan dan proses pelaksanaan kegiatan, Saudara Weddi Pilipus Simbolon hanya merespons dengan sikap menghindar dan berusaha mengalihkan perhatian dengan negosiasi untuk menghapus pemberitaan tersebut. Tindakan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan kalangan pendidikan, karena dinilai tidak transparan dan tidak bertanggung jawab.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yayasan belum memberikan penjelasan resmi yang memadai terkait kontroversi yang berkembang. Masyarakat dan kalangan pendidikan berharap aparat berwenang tetap melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang menggunakan dana publik dilaksanakan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

Rep. Latip Ibrahim