Notification

×

Iklan Tampilan Dekstop

Iklan Tampilan HP

Raih Penghargaan Akselerasi ETPD Terbaik, Pemkab Bengkayang Kembali Sabet Juara 2 ASN Digital se-Kalbar melalui Bapenda

Selasa, 02 Desember 2025 | Desember 02, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-12-02T11:12:52Z

 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang, Yohanes Atet, S.Sos.,M.Si. Saat menerima Penghargaan Juara 2 ASN Digital di Pontianak


π—•π—˜π—‘π—šπ—žπ—”π—¬π—”π—‘π—š, π—―π—Όπ—Ώπ—±π—²π—Ώπ˜π˜ƒ.𝗼𝗻𝗹𝗢𝗻𝗲 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang kembali menunjukkan performa gemilang dalam inovasi pemerintahan digital. Setelah sebelumnya meraih penghargaan atas akselerasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terbaik dari Bank Indonesia (BI), kini melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemkab Bengkayang sukses meraih Juara 2 ASN Digital Terbaik se-Kalimantan Barat.

 

Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bengkayang dalam mendorong transformasi digital di lingkungan birokrasi dan pelayanan publik. Penghargaan ASN Digital Terbaik tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap upaya penerapan sistem digital di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai efektif dan inovatif, khususnya dalam mendukung program ETPD.

 

Menanggapi rentetan penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang dalam akselerasi digitalisasi daerah, Bupati Sebastianus Darwis menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui platform digital. Inovasi ini digencarkan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan.

 

"Ya, kita akan genjot terus PAD melalui platform digital dan terus gaungkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh Kabupaten Bengkayang sampai ke tingkat desa," tegas Bupati Sebastianus Darwis, optimistis bahwa digitalisasi akan membuka keran pendapatan daerah secara lebih optimal.

 

Komitmen ini tidak hanya berhenti pada level wacana. Secara teknis, Pemkab Bengkayang telah mengimplementasikan sistem keuangan digital yang solid, salah satunya dalam penyaluran Dana Desa (DD).

 

Bupati menjelaskan, seluruh proses penyaluran dana ke desa-desa kini menggunakan sistem Cash Management System (CMS), sebuah sistem perbankan yang memungkinkan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara non-tunai.

 

"DD kita kirim sistem CMS, pembayaran by elektronik semua," tambahnya.

 

Langkah ini diapresiasi karena tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga meminimalisir potensi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan dana, sejalan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Melalui upaya masif ini, Pemkab Bengkayang bertekad untuk menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi, di mana pembayaran pajak, retribusi daerah, hingga pengelolaan dana desa sepenuhnya dilakukan secara elektronik. Ini merupakan lompatan besar dalam mewujudkan smart government di Kabupaten Bengkayang.

 

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkayang, Yohanes Atet, menekankan pentingnya sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengimplementasikan sistem transaksi non-tunai secara menyeluruh. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Bengkayang untuk terus menggaungkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

 

Secara spesifik, Atet mengharapkan agar seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang segera mengadopsi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang diterbitkan oleh Bank Kalbar.

 

"Diharapkan kepada seluruh ASN untuk dapat melakukan pembayaran melalui sistem elektronik, termasuk Pemda Bengkayang ke depannya dapat menggunakan KKPD untuk transaksi keuangan kedinasan," ungkap Yohanes Atet.

 

Penerapan KKPD ini bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat siklus belanja pemerintah. Dengan beralih ke sistem pembayaran elektronik, proses administrasi keuangan diharapkan menjadi lebih efisien dan transparan.

 

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong transaksi non-tunai di sektor pemerintahan, yang terbukti mampu menekan risiko kebocoran anggaran dan meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah. Bapenda Bengkayang sendiri, yang baru-baru ini meraih Juara 2 ASN Digital Terbaik se-Kalbar, menjadi leading sector dalam mengawal implementasi kebijakan digitalisasi ini di tingkat kabupaten.

 

 

Rep. Latip Ibrahim

 

TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita Terbaru Update