![]() |
| Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang, Yohanes Atet, S.Sos.,M.Si. Saat menerima Penghargaan Juara 2 ASN Digital di Pontianak |
πππ‘ππππ¬ππ‘π,
π―πΌπΏπ±π²πΏππ.πΌπ»πΉπΆπ»π²
– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang kembali menunjukkan performa
gemilang dalam inovasi pemerintahan digital. Setelah sebelumnya meraih
penghargaan atas akselerasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
(ETPD) terbaik dari Bank Indonesia (BI), kini melalui Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda), Pemkab Bengkayang sukses meraih Juara 2 ASN Digital Terbaik
se-Kalimantan Barat.
Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bengkayang
dalam mendorong transformasi digital di lingkungan birokrasi dan pelayanan
publik. Penghargaan ASN Digital Terbaik tersebut diberikan sebagai apresiasi
terhadap upaya penerapan sistem digital di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang dinilai efektif dan inovatif, khususnya dalam mendukung program ETPD.
Menanggapi rentetan penghargaan yang diterima Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Bengkayang dalam akselerasi digitalisasi daerah, Bupati
Sebastianus Darwis menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot Pendapatan
Asli Daerah (PAD) melalui platform digital. Inovasi ini digencarkan sebagai
langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah sekaligus
meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan.
"Ya, kita akan genjot terus PAD melalui platform digital
dan terus gaungkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di
seluruh Kabupaten Bengkayang sampai ke tingkat desa," tegas Bupati
Sebastianus Darwis, optimistis bahwa digitalisasi akan membuka keran pendapatan
daerah secara lebih optimal.
Komitmen ini tidak hanya berhenti pada level wacana. Secara
teknis, Pemkab Bengkayang telah mengimplementasikan sistem keuangan digital
yang solid, salah satunya dalam penyaluran Dana Desa (DD).
Bupati menjelaskan, seluruh proses penyaluran dana ke
desa-desa kini menggunakan sistem Cash Management System (CMS),
sebuah sistem perbankan yang memungkinkan pengelolaan keuangan daerah dilakukan
secara non-tunai.
"DD kita kirim sistem CMS, pembayaran by elektronik
semua," tambahnya.
Langkah ini diapresiasi karena tidak hanya mempercepat
proses birokrasi, tetapi juga meminimalisir potensi kesalahan administrasi dan
penyalahgunaan dana, sejalan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang
baik.
Melalui upaya masif ini, Pemkab Bengkayang bertekad untuk
menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi, di mana pembayaran pajak,
retribusi daerah, hingga pengelolaan dana desa sepenuhnya dilakukan secara
elektronik. Ini merupakan lompatan besar dalam mewujudkan smart
government di Kabupaten Bengkayang.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kabupaten Bengkayang, Yohanes Atet, menekankan pentingnya sinergi seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengimplementasikan sistem transaksi
non-tunai secara menyeluruh. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan
Bupati Bengkayang untuk terus menggaungkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah (ETPD).
Secara spesifik, Atet mengharapkan agar seluruh OPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang segera mengadopsi penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang diterbitkan oleh Bank Kalbar.
"Diharapkan kepada seluruh ASN untuk dapat melakukan
pembayaran melalui sistem elektronik, termasuk Pemda Bengkayang ke depannya
dapat menggunakan KKPD untuk transaksi keuangan kedinasan," ungkap Yohanes
Atet.
Penerapan KKPD ini bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan
keuangan daerah, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat siklus belanja
pemerintah. Dengan beralih ke sistem pembayaran elektronik, proses administrasi
keuangan diharapkan menjadi lebih efisien dan transparan.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam
mendorong transaksi non-tunai di sektor pemerintahan, yang terbukti mampu
menekan risiko kebocoran anggaran dan meningkatkan efektivitas pengawasan
keuangan daerah. Bapenda Bengkayang sendiri, yang baru-baru ini meraih Juara 2
ASN Digital Terbaik se-Kalbar, menjadi leading sector dalam
mengawal implementasi kebijakan digitalisasi ini di tingkat kabupaten.
Rep. Latip Ibrahim


