PONTIANAK, bordertv.online - Dalam momen audiensi yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Desa Suti, Samuel, bersama seorang tokoh politik terkemuka, Suryadman, menyampaikan keluhan serius mengenai kondisi infrastruktur di wilayah mereka. Audiensi tersebut berlangsung pada Senin pagi, di hadapan anggota dewan dan perwakilan pemerintah provinsi. Rabu, 12 Maret 2025
Samuel menyoroti keadaan Jalan Provinsi yang ada di desanya, yang menurutnya tidak layak untuk disebut sebagai jalan provinsi. “Memalukan melihat jalan yang seharusnya menjadi akses utama masyarakat, justru hanya setara dengan Jalan Usaha Tani (JUT). Kondisi ini sangat mempengaruhi mobilitas penduduk dan perekonomian lokal kami,” ujar Samuel dengan nada yang penuh keprihatinan.
Dalam pernyataannya, Samuel memberikan gambaran konkret mengenai kerusakan jalan yang mengakibatkan banyak kendaraan terjebak dan masyarakat kesulitan saat ingin melakukan aktivitas sehari-hari. “Kondisi jalan yang buruk juga menghambat akses pendidikan dan kesehatan bagi warga di daerah terpencil,” tambahnya.
Suryadman, yang turut mendampingi dalam audiensi tersebut, menegaskan pentingnya perhatian dan tindak lanjut dari DPRD. “Sebagai tokoh politik, saya merasa khawatir terhadap kesejahteraan masyarakat yang terpinggirkan akibat infrastruktur yang tidak memadai. Kami perlu berjuang bersama untuk perbaikan ini,” katanya.
Audiensi berlangsung cukup hangat, dengan anggota DPRD yang hadir memberikan respons positif terhadap keluhan yang disampaikan. Beberapa anggota dewan berjanji untuk mengusulkan rencana perbaikan jalan dalam sidang rapat berikutnya.
Dengan semangat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Suti, Samuel berharap audiensi ini menjadi titik awal perubahan signifikan terhadap infrastruktur yang saat ini sangat dibutuhkan. “Kami butuh dukungan nyata dari pemerintah. Jalan yang baik adalah hak setiap warga negara,” tandasnya.
Kegiatan audiensi ini menjadi momen penting bagi masyarakat setempat untuk mengekspresikan aspirasinya dan menantang pemangku kepentingan untuk lebih peka terhadap kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah terpencil.
Rep. Latip Ibrahim