.jpg)
.jpg)
 |
| Forum Peduli Bengkayang Audiensi dengan DPRD Mempertanya Isu Krusial Pada Pemerintah Daerah |
BENGKAYANG, bordertv.online – Andri Froniko, Ketua Forum Peduli Bengkayang bersama rombongan yang didampingi langsung oleh Suryadman Gidot, selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Politik terkemuka di Kalimantan Barat, mengadakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang. Audiensi ini dilaksanakan untuk membahas berbagai isu penting terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dan 2025 serta laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) tentang penggunaan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid 19. 14 Maret 2025
Dalam pertemuan tersebut, Andri mempertanyakan sejumlah isu krusial yang berkaitan dengan perubahan APBD 2024. Ia meminta penjelasan dari DPRD mengenai hasil evaluasi APBD Perubahan (APBDP) terutama terkait pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), dan langkah-langkah terkait hibah serta bantuan sosial yang belum dicairkan meskipun telah ada tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Andri juga menyoroti beberapa isu mendasar, antara lain penyebab tertundanya pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya angka stunting, rendahnya persepsi korupsi, dan masalah pengelolaan barang milik daerah. Beberapa pertanyaan spesifik yang diajukan adalah tentang alasan di balik pergantian nama RSUD Bumi Sebalo menjadi RSUD Drs. Jacobus Luna, serta perkembangan pengelolaan hutang pemda kepada PT. SMI.
Pada topik APBD 2025, Andri meminta klarifikasi mengenai instruksi presiden terkait anggaran, belanja modal publik, serta langkah-langkah untuk meningkatkan IPM dan menangani masalah gizi buruk serta stunting yang masih tinggi di daerah tersebut.
Tidak ketinggalan, Andri juga mengaitkan sejumlah temuan dalam LHP BPK-RI nomor 33/LHP/XIX.PNK/12/2025. Ia meminta DPRD menjelaskan proses dan keputusan mengenai pinjaman daerah kepada PT. SMI, serta meminta informasi terkait banyaknya perusahaan penyedia jasa konstruksi yang tidak lolos lelang di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Kabupaten Bengkayang.
Suryadman Gidot, yang hadir mendampingi Andri, dan kawan-kawan menegaskan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. Ia berharap audiensi ini dapat menghasilkan langkah konkrit untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Audiensi yang dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Bengkayang ini diharapkan dapat membuka dialog yang lebih luas antara masyarakat dan pemerintah daerah, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran yang lebih baik.
Rep. Latip Ibrahim
