Wakil Ketua DPRD Pontianak dan Berbagai Elemen Masyarakat Sepakat Dorong Regulasi Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku LGBT

 

𝗣𝗢𝗡𝗧𝗜𝗔𝗡𝗔𝗞, 𝗯𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘁𝘃.𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 – Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap berbagai persoalan yang melibatkan remaja, termasuk bertambahnya laporan kasus HIV/AIDS, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, SE, M.Sos, menginisiasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Ketahanan Keluarga dan Lingkungan Pendidikan dalam Pencegahan LGBT di Kalangan Remaja".

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Senin (3/8/2026), dan dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari Guru Bimbingan dan Konseling (BK), Organisasi Kepemudaan (OKP), hingga sejumlah komunitas masyarakat.

Dalam sambutannya, Bebby Nailufa menyampaikan bahwa forum diskusi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual yang dinilai menyimpang.

"Kalau kami bisa menggolkan Perda ini, semoga menjadi catatan amal bagi kami," ujar Bebby di hadapan peserta FGD.

Salah seorang narasumber, tokoh masyarakat Ir. H. Muhammad Abduh, M.T yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Politeknik Negeri Pontianak, juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya regulasi tersebut. Menurutnya, selain aturan hukum, aspek penganggaran menjadi hal yang perlu diperhatikan agar program yang dirancang dapat berjalan secara optimal.

"Yang paling penting dari regulasi tersebut adalah penganggarannya, karena perilaku LGBT ini perlu direhabilitasi. Tentu dalam pelaksanaannya perlu anggaran yang memadai," katanya.

FGD tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, anggota DPRD Kota Pontianak, tokoh masyarakat, psikolog, tenaga kesehatan, serta perwakilan Kementerian Agama Kota Pontianak.

Dalam kesempatan yang sama, tokoh politik senior Kota Pontianak, Nuriswan Mahmud, berharap pembahasan mengenai regulasi tersebut dapat dipercepat. Ia menilai DPRD dan Pemerintah Kota Pontianak perlu memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan LGBT yang melibatkan remaja.

"DPRD dan pemerintah jangan sampai tutup mata atas permasalahan LGBT ini. Perda harus segera tercipta agar kehidupan di tengah masyarakat kondusif," tegas Nuriswan kepada wartawan.

Melalui FGD ini, para peserta berdiskusi mengenai peran keluarga, lingkungan pendidikan, tenaga pendidik, tokoh agama, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam upaya pembinaan remaja. Forum tersebut juga menjadi wadah untuk menyerap berbagai masukan yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di tingkat daerah.

Rep. Gusti