.jpg)
πππ‘ππππ¬ππ‘π, π―πΌπΏπ±π²πΏππ.πΌπ»πΉπΆπ»π² – Ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang memicu kekhawatiran akan blokade jalur distribusi minyak dunia mulai berdampak pada stabilitas pasokan energi nasional. Menanggapi ancaman kelangkaan BBM yang menghantui masyarakat, tokoh muda sekaligus aktivis sosial, Nikodemus Ebit, melontarkan gagasan kontroversial namun dinilai sebagai solusi konkret untuk menyelamatkan kuota BBM subsidi.
Dalam keterangannya hari ini (28/04), Ebit menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi menggunakan metode lama dalam pendistribusian BBM subsidi yang selama ini dinilai bocor dan tidak tepat sasaran.
Menurut Ebit, cara paling adil untuk memastikan rakyat kecil tetap mendapatkan haknya di tengah ancaman kelangkaan global adalah dengan menerapkan sistem penjatahan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) per Kepala Keluarga (KK).
"Selama ini BBM subsidi bisa dibeli siapa saja yang punya kendaraan, bahkan yang mampu sekalipun. Seharusnya, di tengah ancaman krisis energi akibat konflik Selat Hormuz ini, pemerintah berani melakukan revolusi. Jatahkan BBM subsidi langsung ke NIK setiap Kepala Keluarga, persis seperti pola penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani," tegas Ebit kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa dengan sistem NIK, setiap keluarga memiliki kuota bulanan yang terukur. Jika kuota tersebut habis, maka konsumen diwajibkan membeli BBM nonsubsidi. Hal ini dianggap akan menutup celah spekulan dan "mafia" BBM yang sering memanfaatkan situasi kelangkaan untuk menimbun stok.
Fenomena pemblokiran Selat Hormuz diprediksi akan membuat harga minyak mentah dunia melambung tinggi. Ebit menilai, jika distribusi di tingkat lokal masih carut-marut, maka masyarakat kelas bawah di daerah seperti Bengkayang akan menjadi korban pertama.
"Kalau pakai NIK, data itu tunggal. Tidak bisa satu orang mengambil jatah orang lain. Ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan soal siapa yang punya tangki kendaraan lebih besar," tambahnya lagi.
Usul ini pun langsung memantik perdebatan hangat. Sebagian warga menyetujui ide tersebut agar tidak ada lagi antrean panjang yang didominasi oleh kendaraan mewah. Namun, sebagian lainnya khawatir akan kerumitan administrasi di lapangan, terutama bagi warga di pelosok yang akses digitalnya terbatas.
Hingga berita ini diturunkan, wacana "BBM NIK" tersebut mulai ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, menjadi bola panas di tengah ketidakpastian kondisi energi dunia.
Tidak hanya soal keadilan bagi warga miskin, Nikodemus Ebit menyoroti bahwa sistem NIK akan menjadi instrumen efektif untuk memberantas praktik penimbunan BBM yang kerap memicu kelangkaan di SPBU lokal. Selama ini, para spekulan bebas bermain karena tidak adanya kontrol terhadap volume pembelian individu per hari.
"Dengan NIK, ruang gerak para penimbun otomatis mati. Mereka tidak bisa lagi bolak-balik mengantre dengan tangki modifikasi karena sistem akan langsung mengunci jatah per kepala keluarga," jelasnya.
Lebih jauh lagi, Ebit menegaskan bahwa kebijakan ini secara tidak langsung akan memukul aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang selama ini bergantung pada BBM subsidi. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sebagian besar BBM subsidi yang hilang di pasaran diduga terserap ke mesin-mesin tambang ilegal di hutan-hutan dan aliran sungai.
"Negara tidak boleh membiayai pengrusakan lingkungan. Selama BBM subsidi masih dijual bebas tanpa kontrol NIK, maka selama itu pula alat berat dan mesin tambang ilegal akan terus 'meminum' jatah rakyat. Jika kita ingin mengontrol PETI, kontrol dulu sumber energinya melalui sistem jatah NIK ini," pungkas Ebit dengan nada tegas.
Rep. Latip Ibrahim
