PONTIANAK, bordertv.online — Hendri Saputra (HS), Direktur PT Trilingga Bos Indonesia ditahan oleh penyidik Polda Kalimantan Barat terkait perkara dugaan penipuan dan penggelapan transaksi bahan bangunan senilai Rp1,2 miliar. Penahanan ini dinilai Penasihat Hukumnya terlalu dipaksakan, sebab, perkara ini harusnya dalam perspektif hukum keperdataan, bukan pidana. Rabu (18/11/2026).
Penasihat hukum Hendri, Fransiskus, S.H., M.H., yang biasa disapa Frans menjelaskan kepada wartawan, bahwa persoalan mendasar perkara ini awalnya adalah adanya surat pernyataan penitipan uang tertanggal 15 Maret 2026 yang menyebut Hendri menerima uang sebesar Rp407.957.750 dari pelapor, Idawati.
Menurutnya, Hendri memang menandatangani surat tersebut. Namun, ia menegaskan uang sebagaimana tercantum dalam dokumen itu tidak pernah diserahkan oleh Idawati selaku pelapor maupun diterima Hendri dari pihak Pelapor.
Berawal Dari Transaksi Bahan Bangunan Rp1,2 Miliar
Berdasarkan kronologi yang disampaikan tim penasihat hukum, hubungan bisnis Hendri dan Idawati bermula pada Mei 2025. Saat itu, Idawati yang pertama kali menawarkan material atau bahan bangunan untuk kebutuhan usaha dan proyek yang dijalankan oleh Hendri dengan sistem pembayaran cash tempo.
Kemudian transaksi dimulai melalui bagian purchasing PT Trilingga Bos Indonesia, yakni Ayu Lestari, yang merupakan karyawan perusahaan tersebut.
Selama Mei hingga Oktober 2025, nilai keseluruhan transaksi berdasarkan rekapitulasi mencapai Rp1.208.042.550.
Dari jumlah tersebut, Hendri telah melakukan pembayaran bertahap sebesar Rp765.084.800. Rinciannya, pembayaran pertama Rp265.084.800, kemudian Rp260 juta pada 1 Agustus 2025, Rp40 juta pada 2 Agustus 2025, Rp100 juta pada 1 September 2025, dan Rp100 juta pada 3 September 2025.
Dengan demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran Hendri kepada Idawati sebesar Rp442.957.750.
Frans menegaskan, bahwa transaksi tersebut berlangsung melalui mekanisme pemesanan dan pengiriman barang. Menurutnya, tidak terdapat tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan sejak awal transaksi untuk memperoleh material sebagaimana pasal yang disangkakan kepada Hendri.
Transaksi Dalam Rentang Sebulan Dipersoalkan Sebagai Tindak Pidana
Frans juga mempertanyakan dasar penyidik dalam mengaitkan transaksi pembelian material pada periode 8 September hingga 2 Oktober 2025 dengan dugaan tindak pidana.
Menurut dia, kewajiban pembayaran atas transaksi dalam rentang waktu tersebut tetap dibayarkan Hendri pada bulan berikutnya, termasuk bunga atau denda keterlambatan.
Bahkan, Hendri disebutnya telah membayar bunga atau denda sebesar Rp25 juta secara bertahap. Pembayaran masing-masing Rp5 juta dilakukan pada 19 November 2025, 18 Desember 2025, 6 Januari 2026, 19 Februari 2026, dan 9 Maret 2026.
Bagi Frans, fakta pembayaran tersebut seharusnya menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara. Ia mempertanyakan bagaimana transaksi yang memiliki riwayat pembayaran dan pengenaan denda keterlambatan kemudian dikonstruksikan sebagai dugaan penipuan dan penggelapan.
"Adalah bertentangan dengan common sense jika Pelaku tindak pidana penipuan/penggelapan mau membayar denda/bunga atas penipuan yang disangkakan pada Hendri," ungkap Frans.
Penyidik harus membuktikan adanya tipu muslihat, lanjut Frans, adanya rangkaian kebohongan, atau niat jahat sejak awal transaksi, bukan semata-mata mendasarkan perkara pada adanya kewajiban pembayaran yang belum lunas.
Surat Penitipan Rp407 juta Menjadi Persoalan
Persoalan semakin berkembang pada 15 Maret 2026. Menurut kronologi penasihat hukum, Idawati meminta Hendri menandatangani kuitansi dan surat pernyataan yang menyebut adanya uang titipan sebesar Rp407.957.750.
Frans menilai, surat tersebut mengubah konstruksi hubungan hukum yang sebelumnya merupakan sisa kewajiban pembayaran bahan bangunan menjadi seolah-olah uang titipan yang harus dikembalikan oleh HS.
Padahal, menurut Frans, tidak pernah terjadi penyerahan uang titipan sebagaimana tertulis dalam dokumen tersebut.
Pada tanggal yang sama, lanjut Frans, Hendri disebut malah kembali melakukan pembayaran sebesar Rp35 juta. Selanjutnya, pembayaran dilakukan pada 17 Maret 2026 sebesar Rp57.957.750, 8 April 2026 sebesar Rp50 juta, dan 1 Mei 2026 sebesar Rp50 juta.
Dari sisa kewajiban awal Rp442.957.750, pembayaran tersebut menyisakan kewajiban hanya sebesar Rp250 juta.
"Upaya penyelesaian juga disebut terus dilakukan Hendri. Namun, tawaran pelunasan disebut berulang kali ditolak oleh pihak pelapor," kata Frans.
Dijelaskannya, bahwa pada 7 September 2026, melalui kuasa hukum, Hendri bertemu dengan kuasa hukum Idawati di Kafe Gowi. Dalam pertemuan tersebut, Hendri menawarkan pembayaran cicilan sebesar Rp50 juta dari sisa kewajiban Rp250 juta. Namun, menurut Fransiskus, tawaran tersebut belum diterima pihak Idawati.
Kemudian, pada 8 September 2026, Hendri mengajukan permohonan mediasi kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar sebagai upaya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif. Hingga permohonan praperadilan diajukan, penasihat hukum Hendri menyebut belum mendapatkan tanggapan.
Berkali-kali upaya penyelesaian hutang piutang dilakukan HS, bahkan, pada 5 Oktober 2026, upaya pelunasan kembali disampaikan dengan nominal yang sama. Namun, lanjut Frans, pihak Idawati malah menyebut adanya kerugian immaterial selain kerugian materiil.
Pelapor Disebut Istri Pejabat Polda Kalbar
Sorotan lain dalam perkara ini menyangkut identitas pelapor, Idawati dikabarkan merupakan istri Kombes Pol. Juda Trisno Tampubolon, S.H., S.I.K., M.H., yang saat ini sedang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Kalimantan Barat.
Informasi tersebut menimbulkan sorotan, menurut Frans, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
"Karena itu, penanganan perkara harus didasarkan pada alat bukti dan fakta hukum, bukan kedudukan atau hubungan keluarga seseorang, sehingga transparansi dan independensi penanganan perkara menjadi lebih utama," tegas Frans.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Polda Kalbar mengenai dasar penahanan dan konstruksi perkara Hendri Saputra. (Gusti)


