.jpg)
PONTIANAK, bordertv.online — Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara "Investasi Bodong" Gate Solution Club (GSC) yang menjerat terdakwa Rezky (RE) dan Romi (RO) dinilai bermasalah. Tim penasihat hukum mempertanyakan dasar perhitungan kerugian yang mencapai Rp63 miliar, sementara barang bukti yang diperiksa di persidangan hanya menunjukkan angka sekitar Rp28 miliar. Pontianak, Selasa (10/10/2026).
Persoalan tersebut mencuat dalam persidangan pada 9 November 2026, saat saksi Isyamsuddin memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim. Dalam pemeriksaan itu, Isyamsuddin sebelumnya menyebut total transfer dana anggota GSC mencapai Rp63 miliar. Namun, ketika barang bukti diperiksa, nilai transaksi yang dapat diidentifikasi hanya berkisar Rp28 miliar.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp35 miliar yang hingga kini dipertanyakan dasar penghitungannya.
Tak hanya soal selisih angka, pemeriksaan saksi Isyamsuddin juga mengungkap persoalan lain terkait alat bukti. Dokumen yang digunakan sebagai dasar klaim transfer hanya berupa tangkapan layar (screenshot).
Sementara itu, JPU dianggap tidak mampu menunjukkan bukti rekening koran sebagai dokumen pembanding untuk memastikan kebenaran transaksi, dan saksi pun tidak dapat menghadirkannya di persidangan.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya, bagaimana angka Rp63 miliar tersebut dihitung dan diverifikasi. Sebab, perkara ini berkaitan dengan transaksi keuangan. Bukti transfer menurut Jekson, semestinya dapat diuji melalui data perbankan yang autentik, termasuk sumber transaksi, identitas pengirim, penerima, serta jumlah uang yang benar-benar berpindah.
Penasihat hukum RE dan RO, Jekson H. Sinaga, menilai persoalan ini menyangkut fondasi pembuktian dalam surat dakwaan JPU. Menurutnya, dakwaan yang mencantumkan nilai transfer Rp63 miliar seharusnya terlebih dahulu didukung proses verifikasi yang jelas. Apalagi, bukti berupa screenshot tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk memastikan keseluruhan transaksi tanpa data pembanding dan konfirmasi resmi dari pihak perbankan.
Selain persoalan pembuktian transfer, dia juga mempertanyakan penerapan Undang-Undang Perbankan dalam dakwaan JPU. Menurutnya, penggunaan ketentuan tersebut tidak relevan dengan konstruksi perkara yang sedang disidangkan.
Bagi tim penasihat hukum, rangkaian persoalan tersebut memperlihatkan adanya bagian penting dalam dakwaan yang belum terjawab. Mulai dari dasar perhitungan transfer yang bertransformasi menjadi kerugian Rp63 miliar, keabsahan screenshot sebagai alat bukti transaksi, hingga tidak dihadirkannya pihak bank yang memiliki kewenangan dan data untuk mengonfirmasi transaksi tersebut.
Jekson menegaskan, pihaknya tidak serta-merta menyimpulkan bahwa angka Rp28 miliar merupakan kerugian, Namun, selisih transfer uang sekitar Rp35 miliar antara klaim dalam dakwaan dan nilai yang teridentifikasi dari barang bukti harus dijelaskan terlebih dahulu secara objektif.
"Perkara pidana tidak boleh dibangun hanya berdasarkan asumsi. Setiap angka yang dicantumkan dalam dakwaan harus memiliki dasar pembuktian yang jelas dan dapat diuji di persidangan," pungkas dia. (R.Situmorang)
