.jpg)
BENGKAYANG, bordertv.online — Krisis air bersih mulai menghantui masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, di tengah kemarau panjang dan cuaca panas ekstrem yang melanda daerah Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan.
Hujan yang disebut warga tidak turun selama hampir tiga bulan tidak hanya menyebabkan kekeringan dan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap, tetapi juga membuat ketersediaan air bersih semakin menipis.
Berdasarkan pantauan dilapangan ini di sejumlah wilayah pesisir, mulai dari Desa Sungai Duri hingga kawasan Tanjung Gundul, Desa Karimunting, kondisi kekeringan terjadi hampir merata. Sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat, seperti sungai, kolam dan sumur, mulai mengering bahkan di sejumlah lokasi sudah kering kerontang.
Kondisi tersebut membuat masyarakat terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Salah seorang warga Sungai Duri, Rezza, mengatakan kemarau tahun ini sudah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, berbagai ancaman mulai dirasakan masyarakat, terutama krisis air bersih dan bahaya kabut asap akibat karhutla.
"Musim kemarau tahun ini sudah sedemikian parah dan berbagai bahaya mulai mengancam. Salah satunya krisis air bersih dan bahaya asap karhutla yang semakin pekat," ujar Rezza.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan apabila berlangsung dalam waktu lama. Masyarakat, kata dia, dapat semakin rentan mengalami gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) maupun penyakit yang berkaitan dengan buruknya kondisi sanitasi dan keterbatasan air bersih.
Meski demikian, Rezza mengakui dirinya belum mengetahui secara pasti data mengenai jumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi tersebut.
"Datanya memang belum kita ketahui persis. Namun, untuk langkah preventif, ada baiknya para pengambil kebijakan segera mengambil langkah. Jangan sampai kondisinya sudah parah baru bertindak. Ini demi keselamatan masyarakat kita," katanya.
Krisis air bersih juga mulai berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Harga air bersih yang sebelumnya berada di kisaran Rp70 ribu hingga Rp75 ribu per 1.000 liter, kini disebut warga meningkat menjadi sekitar Rp80 ribu hingga Rp90 ribu per 1.000 liter.
Kenaikan harga tersebut tentu semakin menambah beban masyarakat yang di tengah kondisi ekonomi sulit juga harus menghadapi kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, masyarakat khawatir daya beli warga akan semakin tertekan dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir ikut mengalami perlambatan.
Rezza berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi kondisi yang semakin memburuk.
Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah meningkatkan status kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kemarau dan krisis air bersih, disertai dengan pengumpulan data dan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air.
"Menurut saya, pemerintah segera menetapkan status siaga satu bencana. Lalu berusaha mengumpulkan informasi dan ada baiknya juga mengundang stakeholder terkait untuk berdiskusi mencari jalan keluar. Saya yakin ada solusi jika dipikirkan bersama," ujarnya.
Namun, Rezza menegaskan bahwa langkah tersebut jangan berhenti sebatas rapat atau diskusi. Menurutnya, harus ada tindakan nyata di lapangan.
"Jangan juga hanya berhenti di diskusi, tetapi harus ada langkah konkret. Meskipun daerah saat ini mengalami keterbatasan fiskal, jangan juga menjadikan kita diam alias tidak melakukan apa-apa," tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat menunjukkan kehadirannya di tengah kesulitan masyarakat.
"Pemerintah harus mengesankan bahwa ketika rakyat mengalami kesusahan, pemerintah ada di sampingnya untuk meringankan beban," katanya.
Minta Tangki Air Digerakkan ke Wilayah Pesisir
Salah satu langkah yang menurut Rezza dapat segera dilakukan adalah mengoptimalkan sarana distribusi air bersih yang dimiliki pemerintah.
"Setahu saya ada kendaraan tangki air bersih di BPBD. Kalau bisa kami mohon digerakkan ke pesisir untuk meringankan beban warga kita," ujarnya.
Menurutnya, distribusi air bersih menggunakan kendaraan tangki dapat menjadi langkah cepat untuk membantu masyarakat sembari pemerintah menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang menghadapi kemarau.
Warga Terpaksa Membeli Air
Keluhan serupa disampaikan Junaidi, warga Sungai Duri. Ia mengatakan hujan yang tidak turun dalam waktu yang cukup lama membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
"Sudah hampir tiga bulan hujan tidak turun. Kami sekarang terpaksa beli air yang harganya sebenarnya tak mampu kami jangkau. Tapi apa boleh, karena air adalah kebutuhan utama. Biarpun mahal kami beli," ujar Junaidi.
Ia berharap pemerintah segera mencarikan solusi atas persoalan air bersih yang kini dihadapi masyarakat.
"Kami berharap pemerintah bisa mencarikan solusi," katanya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kemarau panjang tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketersediaan air, tetapi juga berpotensi memperbesar risiko karhutla, kabut asap, gangguan kesehatan dan tekanan ekonomi masyarakat.
Warga berharap pemerintah daerah bersama BPBD, pemerintah desa, serta stakeholder terkait dapat segera melakukan langkah antisipasi dan penanganan di wilayah-wilayah yang mulai mengalami krisis air bersih.
Masyarakat pesisir kini menunggu langkah nyata pemerintah sebelum krisis air bersih dan dampak kemarau berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Rep. Latip Ibrahim
