Kawal Proyek Strategis Nasional Pembangunan PLTMH di Kecamatan Tujuh Belas, Pemkab Bengkayang Optimalkan Potensi Pajak MBLB dan TKA

 

Bapenda Tinjau Lokasi Pajak MBLB dan TKA di Segonde Desa Pisak dan Laek Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas

𝗕𝗘𝗡𝗚𝗞𝗔𝗬𝗔𝗡𝗚, 𝗯𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘁𝘃.𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 – Pemerintah Kabupaten Bengkayang terus bergerak aktif memastikan seluruh potensi daerah terkelola dengan optimal demi mendukung jalannya pembangunan nasional. Langkah nyata ditunjukkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang dengan meninjau langsung lapangan pada Selasa (26/5/2026).

 

Sinergi antardinas ini berfokus pada pemantauan potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pengawasan pajak pekerja asing pada dua unit fasilitas penggilingan batu (stone crusher) milik PT Antapura, dan pekerjaan proyek pembangunan PLTMH

 

Langkah proaktif ini diambil untuk mengawal pasokan material bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berlokasi di Dusun Segonde (Desa Pisak) dan Dusun Laek (Desa Bengkilu), Kecamatan Tujuh Belas.

 

Kehadiran jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang di lokasi menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung investasi strategis sekaligus memastikan hak-hak daerah terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku. Fasilitas stone crusher milik PT Antapura memegang peran penting dalam menyuplai material utama demi percepatan proyek energi terbarukan PLTMH tersebut.

 

Kepala Bapenda Kabupaten Bengkayang, Yohanes Atet, menegaskan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian penuh terhadap aktivitas hilirisasi dan pemanfaatan material galian c di wilayah Kecamatan Tujuh Belas

 

"Hari ini kita temukan 2 unit penggilingan batu, pertama di Dusun Segonde Desa Pisak, dan Dusun Laek Desa Bengkilu, ada proyek pembangunan PLTMH, dan ini sektor MBLB-nya menjadi perhatian pemerintah daerah dan pajak MBLB daerah," ujar Yohanes Atet saat diwawancarai langsung di lokasi peninjauan

 

Selain mengamankan sektor pajak material (MBLB), keterlibatan Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang dalam peninjauan ini juga menjadi bukti hadirnya fungsi pengawasan negara terhadap ketenagakerjaan. Pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak pekerja asing dilakukan secara humanis dan profesional guna memastikan iklim investasi di Bengkayang tetap kondusif, tertib administrasi, serta memberikan dampak positif bagi sirkulasi ekonomi lokal.

 

Melalui peninjauan lapangan yang transparan dan akuntabel ini, Pemkab Bengkayang membuktikan komitmennya sebagai mitra strategis yang siap mengawal kesuksesan Proyek Strategis Nasional. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

 

Untuk mencapai akurasi data tersebut, Pemkab Bengkayang kini tengah membangun komunikasi intensif dengan pihak manajemen perusahaan serta melibatkan langsung aparatur pemerintah desa setempat. Kolaborasi ini dinilai krusial agar tidak ada ketimpangan antara data di lapangan dengan laporan administratif.

 

Kepala Bapenda Kabupaten Bengkayang, Yohanes Atet, menjelaskan bahwa proses pengumpulan data di lapangan saat ini sedang berjalan secara simultan.

 

"Terkait potensi kita masih mengumpulkan data valid dari manajemen dan juga dari kepala Desa, kalau sekilas yang kita lihat di lapangan ini potensinya lumayan tinggi," tambah Yohanes Atet menegaskan komitmen jajarannya.

 

Guna menghindari tumpang tindih informasi dan memastikan kepatuhan regulasi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kini sedang melakukan koordinasi intensif dengan dinas teknis terkait. Langkah ini merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang kompak dan terintegrasi (good governance).

 

Kepala Bapenda Kabupaten Bengkayang, Yohanes Atet, menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan validitas data sebelum mengambil langkah penarikan pajak lebih lanjut.

 

"Dan potensi lainnya ada pajak tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah ini, dan kita juga menunggu data valid dari bidang ketenagakerjaan, Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang," imbuh Yohanes Atet di lokasi peninjauan.

 

 

Rep. Latip Ibrahim